DP, Bengkulu Utara – Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS berperan sebagai penyedia data statistik nasional dan internasional yang akurat dan terpercaya. Berbeda dengan data atau informasi yang dipublish oleh BPS Bengkulu Utara justru malah serampangan.
Selaku instansi vertikal, Seyogyanya BPS menyajikan informasi yang akurat dan laik menjadi asupan dalam menentukan kebijakan strategis oleh pemerintah pusat. Melalui data statistik dapat dilihat gambaran kondisi suatu daerah, serta menstimulasi kebijakan yang akan diambil untuk ke depannya untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan.
Hal itu terdeteksi ketika Jurnalis sedang mengamati kesesuaian antara regulasi dengan implementasi pembangunan pabrik Kelapa Sawit PT. BBS di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Yang mana Pembangunan Pabrik tersebut tanpa memiliki kebun inti, sehingga dikhawatirkan ketika pabrik tersebut tengah beroperasi terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, lalu akhirnya nasib anak bangsa dikorbankan.
Saat Jurnalis melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai pembangunan Pabrik tersebut kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara (4/12). Di sana tercuat bahwa salah satu indikator yang dijadikan refrensi pembangunan pabrik tersebut ialah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Bengkulu Utara.
“Terkait pembangunan pabrik tersebut, saya selaku tenaga ahli kajian dari DLH pernah ikut dalam pertemuan. Salah satu referensi yang dijadikan pedoman saat itu data BPS “Kecamatan Padang Jaya Dalam Angka.” Terang oknum tersebut.
“Terkait datanya yang keliru atau salah bukan kapasitas saya, yang jelas data tersebut data publish BPS untuk tahun 2023, kebetulan untuk tahun 2024 belum terbit, silahkan searching sendiri di laman https://bengkuluutarakab.bps.go.id/id.” Terang oknum tersebut.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, sebagai Jurnalis tentu mencari korelasi antara keterangan responden satu dengan keterangan responden yang lainnya. Setelah membaca data Kecamatan Dalam Angka. Di sana korelasi pembangunan pabrik kelapa sawit dengan data BPS belum ditemukan, akan tetapi ditemukan informasi yang ambigu, atau sulit untuk dipahami. Data tersebut terkesan diprakarsai oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Data yang disajikan terlihat serampangan, seperti hasil Copy Paste saja, tanpa mempertimbangkan validasi dan aktualisasi dari data yang dipublish.
– Kecamatan Padang Jaya Berbatasan Langsung Dengan Kecamatan Hulu Palik
Melihat hal tersebut, Jurnalis mencoba untuk menemui Kepala Badan Pusat Statistik Bengkulu Utara (12/12). Sesampainya di sana, bukan Kepala BPS yang berhasil ditemui, tapi stafnya. Kepala BPS menolak untuk diwawancarai oleh awak media. Selaku Kepala BPS bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan kinerja seluruh pegawai di lingkungan BPS selaku pemimpin.
“Apa guna bertemu Kepala, tetap sama aja. Tadi aja begitu tahu ada media, langsung saya diminta untuk menemui.” Terang Joni salah seorang ASN BPS.
Lanjut Joni, “Terkait data tersebut, aku juga belum tau kenapa sampai salah seperti itu, kami aja untung dikasih tahu, nanti akan kami perbaiki. Kalau bos percuma kamu mau nemui, paling saya yang dimintai untuk menjawab. Kalau dana, perkecamatannya tiga juta rupiah per kecamatan.” Tegas Joni
Saat berita ini dipublish, Kepala BPS belum dapat diwawancarai langsung. Sedangkan bila memang benar yang terangkan saudara Joni tersebut, maka Penetapan saudari IIN INAYATI, S.ST, M.M sebagai Kepala BPS menimbulkan pertanyaan besar. Jika dilihat dari gelar Masternya, mustahil jika saudari IIN INAYATI, S.ST, M.M tidak paham tentang apa itu transparansi serta penggunaan hak jawab sebagai pejabat publik. [Redaksi]