DP, Bengkulu Utara – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Bengkulu Utara akhirnya angkat bicara terkait dugaan larangan yang dilakukan oleh Camat Arma Jaya terhadap jurnalis Daerahpost.com yang hendak mengakses dan mendokumentasikan dokumen Bill of Quantity (BOQ) proyek pembangunan pagar Kantor Camat Arma Jaya, (05/03/2025).
Sikap ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi anggaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Menurut Ketua DPD APPI Bengkulu Utara, Dikkie Hadiyanto tindakan Camat Arma Jaya yang melarang jurnalis untuk mengakses informasi terkait penggunaan anggaran proyek publik mencerminkan minimnya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Sebagai pejabat publik, Camat seharusnya memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat. Jika ada upaya menghalangi jurnalis untuk memperoleh data yang seharusnya terbuka, ini bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang KIP dan dapat menciptakan spekulasi negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD APPI juga menyoroti pentingnya kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara. Sikap tertutup seperti ini, kata dia, hanya akan menimbulkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proyek tersebut.
“Kami mendesak agar Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara segera turun tangan untuk mengaudit proyek pembangunan pagar tersebut. Jangan sampai ada indikasi penyimpangan yang justru merugikan masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya peristiwa ini, APPI Bengkulu Utara juga mengingatkan seluruh pejabat daerah agar tidak menghalang-halangi kerja jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi keterbukaan informasi di daerah. (Red)