DP, Bengkulu Utara – Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara, Syarifah Inayah, SE., kini menjadi sorotan publik. Pernyataannya yang dulu tegas dan meyakinkan, kini tak ubahnya gerakan Setrika, bergerak ke sana-sini agar pakaian terlihat rapi, (14/96/2025).
Pelantikan tiga Pejabat Eselon II oleh Fitriyansyah selaku Sekda, Jumat (13/6), justru semakin menguatkan dugaan adanya manipulasi. Rekomendasi pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang pernah ditanyakan awak media ini pada (2/1) lalu, semakin menarik untuk didalami.
Bagaimana tidak, dalam pernyataannya pada waktu lalu, Syarifah Inayah, SE menegaskan, jika hingga akhir Maret 2025 rekomendasi pelantikan dari Mendagri belum juga keluar, maka proses lelang akan dibuka ulang. Namun hingga bulan Juni, tak ada sinyal dibukanya seleksi ulang.
Justru malah tiba-tiba ada pelantikan yang terkesan dilakukan diam-diam, mengendap-endap layaknya seorang maling yang tak mau aksinya diketahui. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang dilakukan akhir tahun lalu tersebut, memang menimbulkan tanda tanya besar.
Selain terkesan kebut waktu, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang talah dilakukan tersebut juga mengesankan bahwa ada printah komando pimpinan daerah waktu itu. Kala itu Ir. Mi’an, Wakil Gubernur Bengkulu masih menjabat sebagai Bupati Bengkulu Utara. Seakan pengisian jabatan strategis yang kosong tersebut ingin diisi sebelum pelantikan Bupati baru.
Tidak ingin prosesi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama menjadi temuan, Sekda Bengkulu Utara lantik 3 orang pejabat hasil seleksi. Meskipun Syarifah Inayah, SE mengakui memang terdapat tahapan yang dilewati BKPSDM kepada awak media Garuda cityzen, namun hal itu menurutnya tidak melanggar aturan.
Berdasarkan hasil research, sejak awal sudah memang terdapat kejanggalan. Substansi masalah seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ini bukan berada berapa jumlah yang telah dilantik dan berapa jumlah yang belum dilantik.
Namun substansi masalahnya berada pada surat pengajuan rekomendasi disertai surat rekomendasi dari Mendagri. Ketika diminta menampilkan kedua surat tersebut, Syarifah Inayah, SE menolak untuk menampilkannya.
Surat tersebut pernah ditanyakan oleh awak media ini (02/01), baik kepada Sekda ataupun Kepala BKPSDM. Namun waktu itu Sekda dan Kepala BKPSDM Bengkulu Utara bersikeras menolak untuk menampilkan surat tersebut.
Kepala BKPSDM hanya bersedia menyebut nomor surat saja, sementara untuk membaca narasi isi surat tersebut, Syarifah Inayah, SE mengakui takut pada Sekda selaku atasan.
“Kalau ditanya dasarnya apa saya tidak mau memperlihatkan surat tersebut, dasarnya memang tidak ada. Saya tetap nggak bisa kasi aja, karena kalau saya kasi, pimpinan pasti marah. Kalaupun itu saya kasi, sudah jelas akan muncul masalah lagi, udah itu.” Tandas Inayah sambil mengusap-usap muka.
Ketika itu juga Muksinin selaku bawahan Syarifah Inayah, SE mengakui bahwa proses asesmen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama menelan anggaran ratusan juta. Pelantikan yang dilakukan pada satu hari yang lalu, diduga modus operandi untuk menghindari pertanyaan publik mengenai anggaran tersebut apabila hasil seleksi sama sekali tidak dilantik. (Red)