DP, Bengkulu Utara – Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara diduga terlibat kongkalikong dengan kontraktor pelaksana. Beberapa paket project pembangunan jembatan hampir puluhan miliar tuai sorotan. (02/08/2025).
Kepala Pelaksana adalah pihak pengguna jasa, jika pekerjaan dikerjakan tidak sesuai rencana oleh rekanan, kenapa bisa hasil pekerjaan dari pihak rekanan diterima olehnya. Jika alasannya tidak tahu, lantas apa dasar penunjukan ia sebagai PPK atau Pengguna Anggaran. Lebih parahnya, kok saat diberitahukan, bukannya berterima kasih, malah justru jawab jangan bahas itu lagi.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, ditemukannya berbagai kejanggalan. Pada beberapa paket pekerjaan pembangunan jembatan dari BPBD, serah terima hasil pekerjaan terkesan dipaksakan. Jika tidak dipaksakan, seharusnya penggunakan anggaran terlebih dahulu meminta perbaikan pada tahap pemeliharaan oleh rekanan.
Pada beberapa paket pekerjaan, bukan saja tidak dilakukan pengecatan secara keseluruhan, tetapi Besi Plat lantai terkesan terbuat dari bahan sisa. Sedangkan pada rincian anggaran dan biaya, plat lantai sudah dianggarkan dalam jumlah yang banyak. Jumlahnya 108 keping/jembatan.
Dari enam jembatan yang dibangun, hampir setiap jembatan memiliki kesan yang sama, yaitu lantai yang terbuat dari bahan sisa, jembatan tersebut dikerjakan pengecatan hanya bagian atas saja, sedangkan bagian bawahnya tidak dikerjakan sama sekali.
Jika dilihat dari Bill of Quantity, plat besi 2,3 mm telah di alokasi sebanyak 108. Namun fakta di lapangan jauh berbeda. Sehingga hipotesis sementara, diduga telah terjadi Korup yang terkondisikan secara sistematis. Dengan jumlah plat besi yang begitu banyak, tentu tidak lagi akan ada lantai jembatan terlihat seperti layaknya tirai bersulam emas.
Lebih parahnya, konsultan pengawas diduga membuat laporan fiktif, karena jika laporan Konsultan Pengawas berdasarkan data riil, tentunya sukar bagi kontraktor pelaksana untuk melakukan pekerjaan seperti demikian. Karena pada hakikatnya, penggunaan anggaran menyewa jasa konsultan pengawas, agar supaya pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
Tidak hanya itu, awak mediapun telah mencoba mengakumulasi bahan yang masih bernilai ekonomis tinggi, seperti besi. Awak media telah menguji, apakah besi lama dikembalikan ke BPBD atau tidak. Ternyata jumlah besi yang terkumpul tidak sebanding dengan jumlah yang seharusnya.
Karena menemukan banyak kejanggalan, awak media mencoba mewawancarai pihak terkait, termasuk Eka Hendryadi yang kala itu selaku Kepala Badan atau Pengguna Anggaran.
“Iya saya akui memang itulah adanya, kalau bisa janganlah itu diungkit-ungkit. Kalau soal besi lama. Saya waktu itu sudah menyurati para kontraktor agar mengembalikan material yang masih bernilai ekonomis ke kantor BPBD, namun sampai sekarang tidak mereka gubris. Karena saya sudah pindah, silahkan tanyakan ke pihak BPBD.” Ujar Eka.
“Mas kenal dengan Yos?, untuk jembatan Air Gading itu Yos yang kerjakan. Mas tanya sendiri sama si Yos, dikemanakan besinya.” Tandas Eka sambil tersenyum.
Lalu saudara Eka Hendriyadi bergegas meninggalkan awak media, kebetulan waktu itu saudara Eka Hendriyadi kedatangan tamu dari Korem Bengkulu.
Berbeda dengan jawaban pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Rekontruksi menyampaikan bahwa ia tidak tahu jumlah material yang seharusnya dikembalikan ke Gudang atau Kantor. Seolah tidak bisa menghitung.
Sedangkan jika berbicara tentang pergantian material seperti besi, tentu konsultan perencana menghitung jumlah material yang sudah tidak layak dengan yang baru. Artinya jumlah yang lama hampir sama dengan jumlah yang dianggarkan dengan yang baru.
Sementara, hingga berita ini dipublish, petugas pengelolaan aset BPBD belum menyampaikan hak jawabnya selaku petugas aset. (Red)