DP, Bengkulu Utara – Dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) semakin menguat. Selain tidak ditemukannya papan merek kegiatan di lokasi, keterlibatan Sekretaris dan Bendahara kelompok juga patut dipertanyakan. Terkait dugaan pengurangan material, kesalahan komposisi pekerjaan, serta dugaan penyiasatan HOK, Darzan selaku Ketua Kelompok justru menuding Kepala Bidang (Kabid) dan Konsultan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Program Oplah sendiri merupakan upaya pemerintah untuk memaksimalkan swasembada pangan. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil panen, tetapi juga menekan risiko gagal panen. Namun, pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan tanda tanya, khususnya pada lahan pertanian kelompok yang dipimpin Darzan. Meski mayoritas program Oplah diprioritaskan untuk lahan non-rawa, kali ini kegiatan justru menyasar lahan yang diketahui sulit dikeringkan sepanjang tahun.
Melalui sambungan telepon, Darzan menyampaikan hak jawabnya. Namun bantahan yang disampaikan terkesan ambigu dan tidak disertai bukti perencanaan pekerjaan. Ia juga enggan memperlihatkan gambar atau dokumen teknis pekerjaan yang sedang berlangsung.
“Apa yang diasumsikan dalam berita itu tidak benar. Kalau memang salah, buktinya selama dua hari pertama pekerjaan dimulai, Kabid dan pengawas tidak menegur. Kalau galian, teknis kerja, dan komposisinya salah, pasti sudah ditegur. Faktanya mereka diam saja,” ujar Darzan.
Ia juga menanggapi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Menurutnya, persoalan waktu tidak menjadi masalah selama pekerjaan dapat diselesaikan.
“Terkait waktu, memang sudah habis tapi pekerjaan belum selesai. Itu sudah diketahui dinas. Petunjuk dari dinas tidak jadi persoalan, yang penting pekerjaan selesai. Soal waktu itu tidak terlalu penting,” imbuhnya.
Namun, saat ditanyakan lebih lanjut mengenai kemungkinan pembiaran tersebut untuk menutupi pembengkakan biaya, termasuk dugaan adanya kewajiban setoran dengan persentase tertentu di luar ketentuan, Darzan mendadak terdiam. Beberapa kali dihubungi kembali, ia memilih tidak memberikan respons.
Sikap bungkam tersebut justru memperkuat kecurigaan publik terkait dugaan adanya “upeti” atau kewajiban persentase tertentu yang dibebankan kepada masing-masing kelompok penerima program.
Sebelumnya, Darzan sempat berjanji akan memperlihatkan gambar perencanaan pekerjaan apabila awak media bersedia datang ke kediamannya. Namun saat awak media mencoba menemui di rumahnya, Darzan justru terkesan menghindar dan tidak bersedia ditemui. (Red)