DP, Bengkulu Utara – Dua guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hikmah berinisial AS dan AN terancam didiskualifikasi dari proses sertifikasi pendidik (serdik) tahun 2026. Keduanya diketahui merangkap jabatan sebagai perangkat desa, yang diduga tidak memenuhi syarat administrasi sebagai peserta sertifikasi.
Keikutsertaan AS dan AN dalam ujian sertifikasi yang dibiayai oleh APBN kini menuai sorotan. Pasalnya, berdasarkan pengakuan keduanya, pelanggaran yang dilakukan bukan hanya bersifat administratif, tetapi telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara sadar.
Keduanya mengakui tetap mengikuti proses sertifikasi meskipun memahami bahwa kondisi mereka bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Motif ekonomi disebut menjadi alasan utama, yakni keinginan memperoleh penghasilan dari dua sumber sekaligus.
Permasalahan ini dinilai semakin kompleks karena berpotensi menyeret berbagai pihak, termasuk panitia seleksi (pansel) atau penyelenggara sertifikasi. Jika peserta dihentikan di tengah proses, muncul pertanyaan mengenai pertanggungjawaban anggaran negara yang telah digunakan. Sebaliknya, jika proses dilanjutkan, dikhawatirkan terjadi pembiaran terhadap dugaan maladministrasi.
Sebelumnya, persoalan administrasi kedua guru tersebut telah menjadi sorotan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, jam mengajar keduanya tidak memenuhi ketentuan minimal. Bahkan, salah satu guru mengaku hanya mengajar satu hari dalam seminggu, bahkan pengakuan salah satu oknum durasi sekitar 90 menit.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak operator sekolah maupun penyelenggara sertifikasi pendidik belum memberikan keterangan resmi. Awak media masih membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan dan objektivitas pemberitaan. (P*)