DP, Bengkulu Utara – Kunjungan Inspektorat Jenderal Pendidikan Jakarta ke SMA Negeri 4 Bengkulu Utara pada Kamis (25/09/2025) diwarnai ketegangan. Seorang perempuan yang mengaku petugas tampak meradang saat awak media mencoba mendokumentasikan kegiatan supervisi.
“Jangan foto mas, jangan rekam-rekam!,” seru perempuan tersebut dengan nada tinggi sambil mengacungkan tangan melarang pengambilan gambar. Sebelumnya, terekam kamera saat pihak sekolah memasukkan tas/parsel ke dalam mobil petugas supervisi.
Setelah suasana mereda, perempuan tersebut menjelaskan bahwa kedatangannya bersama tim bertujuan melakukan supervisi terhadap implementasi Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Menengah Atas. Ia menyebut hasil supervisi menunjukkan progres sekolah SMA N 4 Bengkulu Utara dalam keadaan baik.
“Bagus, sesuai,” ujarnya singkat.
Namun, ketika awak media meminta penjelasan mengenai indikator penilaian, salah seorang anggota rombongan lainnya menegaskan bahwa ia adalah ketua tim supervisi sekaligus penanggung jawab kunjungan.
“Soal hasil supervisi ini nanti akan kami laporkan,” ungkap pria berbaju putih.
Pernyataan yang terkesan bak harimau kehilangan taring pasca terima oleh-oleh dari pihak sekolah, atau supervisi memang hanya sebagai modus untuk menarik upeti. Bagaimana tidak, supervisi yang seharusnya berani mengoreksi dan mengevaluasi justru menjadi tak berarti.
Pernyataan mereka menuai tanda tanya. Pasalnya, kondisi nyata di lapangan justru menimbulkan dugaan adanya praktik tidak sesuai aturan. Berdasarkan pengakuan Kepala Sekolah SMAN 4 Bengkulu Utara, Ketua Panitia Pembangunan sekolah diketahui juga merangkap sebagai pemasok bahan bangunan. Hal ini berpotensi menyalahi regulasi yang melarang PNS terlibat dalam bisnis yang berkaitan langsung dengan jabatannya.
Selain itu, di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi kegiatan sebagaimana diwajibkan aturan. Material bangunan pun ditumpuk tanpa gudang khusus, sementara ketiadaan papan informasi diduga disengaja agar publik tidak bisa menelusuri desain perencanaan maupun rincian komponen yang diganti.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program revitalisasi di SMAN 4 Bengkulu Utara. (Red)