DP, Bengkulu Utara – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan atau High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Komando Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, serta mempercepat penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintahan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Setdaprov Bengkulu, Raden Ahmad Denni, S.H., M.M., perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, dan Rejang Lebong, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta anggota TPID dan TP2DD.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penguatan kapasitas penyusunan laporan kinerja TPID serta penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) sebagai upaya memperkuat ketahanan pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Parmin, stabilitas harga kebutuhan pokok memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD dan pihak terkait perlu terus memperkuat pengawasan harga, menjaga ketersediaan barang, serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar.
“Mengendalikan inflasi bukan sekadar soal angka, melainkan memastikan kebutuhan warga tersedia dengan harga yang wajar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Parmin.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, dan pemerintah kabupaten lainnya. Hal ini dinilai penting karena pemenuhan kebutuhan pangan suatu daerah kerap bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
Menurutnya, kerja sama antardaerah merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus memperlancar distribusi komoditas penting antarwilayah.
“Kita harus terus mendorong kerja sama antardaerah. Setiap daerah memiliki keunggulan dan kebutuhan yang berbeda. Dengan sinergi yang baik, kebutuhan warga dapat terpenuhi dan pasokan barang-barang penting akan lebih terjamin,” imbuhnya.
Kerjasama Antar Daerah untuk Menjaga Pasokan Pangan
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong.
Kerja sama ini difokuskan pada pemenuhan pasokan pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang, serta berbagai hasil pertanian lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, menjaga kelancaran distribusi, dan mengurangi risiko gejolak harga di masyarakat.
Parmin menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia berharap kerja sama yang telah ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti melalui program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah pelaksanaannya. Kerja sama ini harus berjalan dan benar-benar berdampak pada ketersediaan pangan, kelancaran penyaluran, serta kestabilan harga di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, keberhasilan kerja sama antardaerah tidak cukup diukur dari penandatanganan dokumen, tetapi juga dari realisasi program, kesinambungan pasokan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dorong Digitalisasi Pemerintahan yang Efektif dan Transparan
Selain pengendalian inflasi, Parmin turut menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemanfaatan sistem transaksi digital perlu terus diperluas dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta kemampuan aparatur dalam mengoperasikan teknologi yang tersedia.
“Digitalisasi bukan sekadar soal pemakaian teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut benar-benar mempermudah pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat keterbukaan dalam pemerintahan,” jelas Parmin.
Ia juga mendorong agar setiap hasil pembahasan dalam rapat koordinasi dapat diterjemahkan menjadi langkah kerja yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.
Menurutnya, keberhasilan sebuah forum koordinasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pertemuan, tetapi juga oleh sejauh mana kesepakatan yang dihasilkan dapat direalisasikan secara konsisten.
Parmin berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Bank Indonesia, unsur Forkopimda, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga berbagai program yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat berjalan sesuai sasaran.
“Kita harus terus berkoordinasi. Setiap program yang menyangkut kepentingan masyarakat harus memiliki arah yang jelas dan menghasilkan dampak yang nyata,” tegasnya.
Melalui forum koordinasi tersebut, Parmin berharap Kabupaten Bengkulu Utara semakin mampu menjaga stabilitas harga, mempertahankan daya beli masyarakat, memperluas implementasi digitalisasi pemerintahan, serta membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan daerah lain.
Bagi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, partisipasi dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen untuk mengawal kebijakan dan program pembangunan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin kuat, upaya pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan penguatan kerja sama antardaerah diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. (Adv)
