DP, Bengkulu Utara – Tim ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menggelar penyelidikan lapangan terkait dugaan penerbitan sertifikat ganda dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017. Anehnya, tanah yang telah bersertifikat sejak 1992 kembali diterbitkan sertifikat baru. (02/09/2025).
Tri Yulia Kelana, pemilik sah lahan melalui program transmigrasi, menegaskan bahwa tanahnya sudah bersertifikat hak milik sejak tahun 1992. Ia bahkan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Sertifikat saya terbit tahun 1992, sejak jatah transmigrasi dulu. Pajaknya tiap tahun saya bayar, buktinya ada,” ujar Tri Yulia Kelana.
Berbeda dengan Herman AR, mantan Kepala Desa Napal Putih, yang mengaku mulai menggarap lahan tersebut sejak 2014 dengan cara merambah. Pada 2017, ia mendaftarkan tanah itu melalui program PTSL hingga mendapatkan sertifikat.
“Saya mulai garap tahun 2014, dulunya napal putih. Pajaknya memang belum pernah bayar, tapi sertifikatnya ada,” kata Herman.
Saat ditanya soal asal-usul kepemilikan, Herman AR menyebut tidak melalui warisan, hibah, atau jual beli, melainkan dengan membuka lahan sendiri. Ironisnya, berdasarkan peta Desa Bukit Sari, lahan tersebut merupakan lahan Restan (R), sehingga kuat dugaan sertifikat yang dipegang Herman justru di atas tanah Restan.
Lebih jauh, lahan yang didaftarkan melalui PTSL itu bahkan sudah melintasi batas desa hingga kecamatan. Namun, BPN tetap membenarkan terbitnya sertifikat tanpa mempermasalahkan batas wilayah administratif Desa Napal Putih dan Desa Bukit Sari, yang mana kedua Desa tersebut berada di wilayah Kecamatan yang berbeda.
Hal ini memunculkan pertanyaan hukum serius: Apakah lahan Restan dapat dirubah statusnya menjadi hak milik melalui program PTSL?