DP, Bengkulu Utara – Dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMA di wilayah Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, memunculkan polemik baru. Terduga pelaku berinisial CA disebut melakukan perbuatan yang mengarah pada pelecehan terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, saat dikonfirmasi, anak kandung CA berinisial DR justru terkesan menggampangkan persoalan tersebut.
Dalam keterangannya, DR menyebut persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta agar tidak lagi diperpanjang.
“Mohon maaf bg, masalah ini kami selesaikan secara kekeluargaan, jadi tolong jangan diperpanjang lagi atau diungkit lagi. Terima kasih,” ujar DR singkat.
Sikap tersebut menuai sorotan, mengingat dugaan tindak pelecehan terhadap anak bukanlah persoalan sederhana. Secara hukum, dugaan kekerasan atau pelecehan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai delik umum, yakni tindak pidana yang berdampak luas dan menyangkut kepentingan publik, sehingga tidak semata-mata dapat dihentikan hanya karena adanya kesepakatan damai antar pihak.
Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak
Dalam sistem penegakan hukum, penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak menjadi perhatian khusus. Kepolisian memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang secara khusus menangani kasus-kasus semacam ini. Selain itu, pemerintah juga menghadirkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) di tingkat daerah untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan serta pemulihan psikologis. Perlindungan terhadap anak menjadi prioritas karena menyangkut tumbuh kembang, kesehatan mental, serta masa depan korban.
Dugaan Permintaan Uang Rp30 Juta
Di sisi lain, persoalan semakin kompleks setelah muncul dugaan bahwa ibu korban berinisial ST meminta uang sebesar Rp30 juta kepada pihak terduga pelaku.
Berdasarkan hasil konfirmasi terhadap sejumlah pihak, termasuk CA, DR, FI (Kepala Dusun Hulu Palik), dan JN (Kepala Dusun Argamakmur), ST disebut menyampaikan bahwa apabila permintaannya dipenuhi, maka ia akan mencabut laporan di Mapolres Bengkulu Utara.
Namun setelah ditelusuri, pihak kepolisian menyatakan bahwa ST memang pernah datang ke Mapolres Bengkulu Utara, tetapi sebatas berkonsultasi.
“Saya tahu ibu tersebut memang pernah datang dan bertanya apakah dirinya boleh membuat laporan apabila anaknya dilecehkan. Sebagai petugas pelayanan, tentu kami membolehkan,” ujar seorang anggota kepolisian saat dikonfirmasi.
Petugas tersebut menambahkan, saat dipersilakan duduk untuk proses lebih lanjut, ST menyatakan bahwa kedatangannya hanya untuk bertanya atau konsultasi. Ia juga menyampaikan akan terlebih dahulu meminta pendapat suaminya sebelum memutuskan membuat laporan resmi.
“Laporan yang didalilkan untuk dicabut itu, boro-boro dicabut, melapor saja belum,” ungkapnya dengan nada kesal.
Perlu Penanganan Profesional
Kasus ini menjadi pengingat bahwa dugaan pelecehan terhadap anak harus ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum. Jika benar terjadi, maka proses hukum tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan pribadi semata.
Selain itu, apabila terdapat unsur permintaan uang dengan mengatasnamakan laporan kepolisian, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang teregistrasi terkait dugaan kasus tersebut di Mapolres Bengkulu Utara. Namun berbagai pihak berharap agar jika memang terdapat unsur tindak pidana, proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan demi melindungi hak dan masa depan anak. (Red)