daerahpost.com,BU-Melansir berita media bengkulu.garudacitizen.com “PPTK Enggan Jelaskan Terkait Proyek Rehab TK Aisyiyah T.A 2023“, saat dikonfirmasi untuk dimintai pedapat atas sikap PPTK, Tentu sangat disayangkan oleh Ketua DPP LSM Justice Yusmawi Yusuf, SH, atas sikap sebagai seorang PPTK yang memperlihatkan sikap yang terkesan tertutup terhadap masyarakat selaku pejabat pemerintah. karena seorang pejabat pemerintah mestinya memberikan apa yang diminta oleh masyarakat, terlebih lagi bila dimintai keterangan atau informasi oleh seorang insan pers, pers berperan penting dalam. menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tegas Yusmawi Yusuf, SH, “sebagai Kepala Dinas, yang merupakan atasan langsung PPTK, mesti ambil sikap dalam mewujudkan good governance”.
Imbuh Yusmawi Yusuf, Mengenai hak atas informasi sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Sebagai pejabat, mestinya PPTK transparansi, Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance.
Apa itu Good Governance;
Good Governance adalah suatu penyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politic framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
Good governance pada dasarnya ialah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.
Peran media massa dalam penegakan hukum;
Dalam proses penegakan hukum, media massa punya peranan yang cukup penting, yaitu dengan menjalankan fungsi kontrol dan penghubung antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. fungsi kontrol tersebut akan berjalan ideal, bila pekerja media menjalankan tugasnya selalu berdasarkan kode etik yang ada. Pers juga menjadi fasilitator, yang membantu masyarakat memberikan informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana.
Apa itu Rehab;
Rehab adalah pemulihan kepada keadaan dari seblumnya, rehab juga dapat diartikan sebagai perbaikan keadaan yang cacat dan rusak menjadi hilang cacat atas objek atau lebih identik dengan perbaikan kualitas suatu objek.
contoh rehab; plesteran yang berdebu direhab menjadi lantai keramik, rangka atap kayu yang telah mengalami kerusakan direhab menjadi rangka baja, sebelumnya bangunan gedung tidak memiliki plafon setelah direhab bangunan gedung tersebut memiliki plafon dan banyak contoh lainnya
Bagaimana baiknya;
Berkaitan dengan sikap PPTK rehab gedung TK Aisyiyah pada tahun anggaran 2023, TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Kec. Kota Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara. Agar hal ini tidak menjadi momok kerang sedap, ada baiknya selaku PPTK memberikan hak jawab yang logis, profesional dan proporsional. menyinggung proporsional tentu di sini juga diharapkan Kepala Dinas Pendidikan membantu meluruskan, sebagai atasan langsung PPTK, Kepala Dinas tentu mempunyai beban tanggungjawab terhadap apa yang sudah dilaksanakan PPTK sebagai wujud sikap Kepala Dinas yang baru menyadari ada kejanggalan terhadap kegiatan tersebut berdasarkan berita dan sekaligus memastikan bahwa selaku Kepala Dinas tidak turut serta membungkus kejanggalan pada rehab gedung TK Aisyiyah Bustanul Athfal. (Predi F)