DP, Bengkulu – Perhimpunan Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Terbuka (UT) Bengkulu yang berjumlah sekitar 200 orang dari angkatan I dan II berharap Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memiliki kerendahan hati untuk mendengar keluhan mereka dan segera melunasi tunggakan SPP mahasiswa sebesar kurang lebih Rp1 miliar pada tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Mahasiswa RPL UT Bengkulu, Ibnu Majah, didampingi Koordinator Made dan Piterriadi.
Menurut Majah, mahasiswa RPL UT Bengkulu terdiri dari 100 orang angkatan I dan 100 orang angkatan II. Mahasiswa angkatan I telah menempuh pendidikan hingga semester IV dan tinggal menyelesaikan satu semester lagi pada semester ganjil tahun 2025.
Sementara itu, angkatan II baru menjalani dua semester dan masih menyisakan tiga semester ke depan, yakni satu semester pada 2025 dan dua semester pada 2026.
“Kami sangat berharap Bapak Gubernur dapat membantu kami melanjutkan program ini hingga selesai. Karena program ini sudah berjalan baik dan menjadi harapan kami untuk meningkatkan kualitas aparatur desa,” ujar Majah.
Majah yang juga menjabat sebagai Ketua PPDI Provinsi Bengkulu sekaligus Sekretaris Desa Datar Ruyung ini menegaskan, program RPL UT Bengkulu telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu tertuang dalam MoU antara Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas PMD Provinsi Bengkulu dan Universitas Terbuka Bengkulu, dengan nomor:
- Nomor : T/156/UN.3.1.UPBJJ.10/HK.09.00/2022
- Nomor : 410/842/DPMD.1/2022
Kesepakatan tersebut mengatur tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa di Provinsi Bengkulu melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL Desa).
“Kami juga sudah menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa kami wajib menyelesaikan kuliah selama lima semester. Maka kami mohon agar beasiswa ini dapat diteruskan hingga tuntas,” tambahnya.
Mahasiswa RPL UT Bengkulu yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, Kepala Dusun, serta Ketua dan Anggota BPD se-Provinsi Bengkulu. Mahasiswa RPL UT berharap agar Gubernur Helmi Hasan tetap berkomitmen menyalurkan bantuan biaya pendidikan sesuai alokasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dan melanjutkannya dalam APBD Tahun 2026.
“Kami yakin Bapak Gubernur dapat mendengarkan aspirasi kami. Kuliah ini bukan hanya untuk kami pribadi, tetapi juga untuk peningkatan SDM aparatur desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi, dalam program Pak Gubernur ada komitmen 1 persen APBD untuk desa, maka peningkatan SDM aparatur juga bagian dari program tersebut,” tutup Majah penuh harap.
Sementara Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan yang seringkali menyebarkan nomor HP-nya belum memberikan tanggapan mengenai lokasi anggaran. Wak media akan selalu berupaya agar terpenuhi perimbangan atas informasi. (Red)