DP, Bengkulu Utara – Bangunan yang semestinya menjadi pusat belajar dan diskusi para petani itu kini tampak nyaris tak berfungsi. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, terlihat memprihatinkan saat dipotret pada Jumat (20/02/2026).
Atap bangunan tampak telah ambruk hingga menyentuh tanah dan dibiarkan dalam kondisi tersebut selama beberapa hari. Bagian sekitar balai juga tampak tidak terawat. Di pelataran, terlihat berserakan bungkus minuman dan kemasan obat sachet, yang mengesankan bangunan itu lebih sering dijadikan tempat berkumpul anak muda ketimbang lokasi kegiatan penyuluhan pertanian.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya, mengingat kelompok tani (Poktan) di wilayah tersebut disebut rutin menerima alokasi bantuan setiap tahun. Di sisi lain, di sekitar kawasan Kemumu juga kerap dilaksanakan perbaikan jaringan irigasi tersier yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Provinsi. Namun, fasilitas penyuluhan sebagai pusat penguatan kapasitas petani justru tampak luput dari perhatian.
Balai penyuluhan pada dasarnya berfungsi sebagai ruang pembelajaran, koordinasi, dan pendalaman ilmu agrikultural bagi para petani. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produktivitas serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Karena itu, kondisi bangunan yang tidak terpelihara menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi pemanfaatan sarana tersebut.
Selain berdampak pada aktivitas penyuluhan, kerusakan balai juga berpotensi menimbulkan konsekuensi anggaran di tahun berikutnya. Usulan perbaikan bangunan dapat saja masuk dalam daftar kebutuhan prioritas, yang berarti kembali menyerap anggaran daerah. Padahal, efektivitas dan intensitas pemanfaatan balai perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum dapat dikonfirmasi mengenai kondisi bangunan dan upaya penanganannya. Upaya menghubungi koordinator penyuluh Pertanian Arma Jaya juga belum membuahkan hasil, Demikian juga halnya dengan ketua gabungan kelompok. Saat ditanya pada seorang petani sekitar tidak mengetahui secara pasti nama ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Situasi ini menjadi catatan penting bagi semua pihak, baik pemerintah daerah, penyuluh, maupun kelompok tani, untuk memastikan bahwa fasilitas publik yang telah dibangun dengan dana masyarakat dapat dimanfaatkan dan dirawat sebagaimana mestinya. (Red)