daerahpost.com,BU-Kepala Sekolah SDN 157 Bengkulu Utara, Ahmad Tajali, S.Pd menerangkan bahwa, selaku Kepala Sekolah, ia hanya menandatangani surat keterangan. Kepala Sekolah juga menerangkan bahwa, surat keterangan yang ia tandatangani tersebut, tidak tertuang mengenai lamanya guru bersangkutan bekerja, tapi hanya menerangkan bahwa guru tersebut bekerja di satuan pendidikan yang ia pimpin.(16/03/2024)
Pada saat menghadiri latihan OSN di SDN 165 BU tempo hari, 14/03/2024, Ahmad Tajali, S.Pd mengatakan dengan awak media, bahwa sebelum berangkat ke SDN 165 BU, ia selaku Kepala Sekolah memanggil para guru yang ikut tes PPPK ke ruang kerjanya, berkenaan dengan adanya pemberitaan di media massa pada satu hari sebelumnya. Pada saat itu pula Kepala Sekolah minta ke pada awak media, agar pihak media menghubungi guru atas nama Ana Masela (guru belum genap 2 tahun mengajar lulus PPPK), agar urusan cepat diselesaikan.
“tadi sebelum aku ke siko, tadi aku kumpulkan para guru yang ikut tes PPPK, termasuk Ana jugo ado. Pemberitaan kau emang sudah berimbang, tapi ngapo kau idak ajak ana duduk bersama, bicara, agar urusannya selesai. Emang ado kemaren tu, Ana ngecek, kalau bang edot konfirmasi dan akan menaikkan berita tentang itu, tapi aku sudah menyarankan agar Ana hubungi edot, tapi jawaban Ana, dio sudah 3 kali telpon edot, tapi Edot idak ngangkat, cek itu kecek Ana“. ujar Kepala Sekolah tersebut menggunakan bahasa melayu Bengkulu
Pada esok paginya, tanggal 15/03/2024 awak media mencoba mengonfirmasi Kepala BKPSDM Bengkulu Utara, mengenai syarat pengumuman PPPK tahun 2023, dikarenakan Kepala BKPSDM sedang dinas luar ke Jakarta, maka awak media berbincang-bincang dengan salah seorang pegawai di BKPSDM Bengkulu Utara, dengan panggilan akrab Peri, akuan Peri, ia pun sebagai petugas merasa kualahan, karena Tes PPPK 2023, banyak kerancuhan. terang peri pada awak media,
“memang banyak sekali kerancuan pada tes PPPK tahun 2023, wajar bila media mempertanyakan. Kami juga merasa kebingungan, sedangkan pada pengumuman persyaratan sudah jelas, termasuk yang bapak bacakan itu, di situ jelas pada point 4e dan 4f. Pada point 4e, pendaftar harus memiliki surat keterangan dari tempat kerja, seperti kepsek atau lainnya, sesuai tempat kerja, kemudian di point 4f mengisyaratkan bahwa pendaftar harus bekerja secara terus menerus minimal selama 2 tahun, terus menerus itukan jelas itu tu.” jawab PeriL
anjut Peri, “Tapi hal itu sudah Pak Kabid konfirmasi ke mendikbud, kalau menurut saya, bapak silahkan nunggu Kaban atau Kabid pulang DL aja pak, soalnya saya juga nggak berani, takudnya salah kalau saya yang menyampaikan.” tutup peri
Satu hari setelah itu, pada 16/03/2024, Kepala Sekolah SDN 157 BU, Ahmad Tajali, S.Pd menelpon awak media, melalui telpon seluler, Kepala Sekolah SDN 157 BU, mengingatkan bahwa ia hanya menandatangani surat keterangan saja. Namun anehnya, hanya arsip surat keterangan untuk Ana Marsela yang tidak disimpan oleh pihak sekolah, sedangkan sebagai satuan pendidikan, harusnya mengarsipkan setiap surat menyurat yang masuk dan surat keluar, terlebih lagi surat keterangan agar seseorang mendapatkan hak untuk ikut tes PPPK.
“Domain Seleksi PPPK bukan ranah kami dan tolong jangan buat di berita mengenai mengenai PPPK ado kaitannyo dengan kami sekolah, di surat keterangan jugo idak menerangkan tentang lama bekerja.”
Saat ditanya mengenai arsip surat keterangan yang ditandatangani, Kepala Sekolah SDN 157 BU mengaku hanya menyimpan arsip surat keterangan guru yang ikut daftar seleksi, kecuali yang Ana Marsela.
“Kalau arsip surat keterangan guru lain yang ikut tes ado, kalau yang ana dak ado, kami idak nyimpannyo.” tegas Kepala Sekolah
Saat awak media menanyakan alasan kongkrit mengapa arsip surat keterangan untuk Ana Marsela tidak disimpan, Kepala Sekolah mulai terkesan gelagapan untuk mejawab dan terkesan kebingungan. (Predi)